Bukan hanya pajak, tetapi juga ada retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah di setiap daerah. Banyak yang salah kaprah dengan menganggap retribusi sama dengan pajak. Meskipun persepsi tersebut tidak sepenuhnya salah, keduanya tetap memiliki perbedaan.
Apa Itu Retribusi?
Retribusi dapat dijelaskan sebagai pungutan uang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk balas jasa dari layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi dikenakan sebagai sumber pendapatan daerah, untuk memperoleh pendapatan asli daerah, serta menjaga stabilitas ekonomi pemerintah daerah.
Dengan kata lain, retribusi berperan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan ini digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah, termasuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Karakteristik Retribusi
Agar lebih mudah membedakan retribusi dengan pajak, ada beberapa karakteristik yang perlu dipahami. Berikut adalah karakteristik-karakteristik retribusi:
- Retribusi dikumpulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan pengumpulan serta pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- Retribusi dapat dikenakan secara wajib kepada individu atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- Retribusi dapat dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan layanan publik atau jasa dari Pemerintah Daerah.
Jenis-Jenis Retribusi
Retribusi juga memiliki beberapa jenis berdasarkan prakteknya. Berikut adalah beberapa jenis retribusi:
Retribusi Jasa Umum
Jenis retribusi ini merupakan pungutan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat bersama. Contohnya, pelayanan kesehatan lingkungan, pembuatan akta pencatatan sipil, dan sebagainya.
Tarif retribusi ini ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti biaya penyediaan jasa terkait, kemampuan masyarakat, dan lain-lain. Selain itu, biaya operasional, modal, bunga, dan pemeliharaan juga diperhitungkan.
Retribusi Jasa Usaha
Jenis retribusi ini merupakan pungutan atas jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Retribusi ini mencakup pemanfaatan kekayaan daerah yang belum digunakan dan jasa pemerintah daerah yang belum memadai.
Contohnya, retribusi untuk toko, tempat penginapan, rekreasi, dan sebagainya. Tarifnya didasarkan pada keuntungan yang wajar dengan efektivitas dan efisiensi yang mencerminkan harga pasar.
Retribusi Perizinan Tertentu
Jenis retribusi ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, fasilitas tertentu, sarana, dan prasarana. Retribusi ini juga bertujuan melindungi kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Contohnya, izin mendirikan bangunan, izin berjualan minuman beralkohol, dan lain-lain. Tarifnya ditujukan untuk menutup biaya pelaksanaan pemberian izin tersebut.
Perbedaan Pajak dan Retribusi
Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dan retribusi adalah dua hal yang berbeda dan tergantung pada wewenang Kepala Daerah masing-masing. Perbedaan ini dapat dilihat dari subjek, objek, dan balas jasa yang terlibat.
Dilihat dari subjeknya, retribusi dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan atau menikmati layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah, di sisi lain, dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan atau menikmati pekerjaan dan usaha di daerah tersebut.
Objek retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan layanan tersebut. Objek pajak daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan dan usaha yang dilakukan di daerah tersebut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa retribusi dan pajak daerah adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya berupa pungutan atas jasa atau lainnya. Perbedaan ini juga dapat dilihat secara signifikan dari beberapa segi.